Bisnissawit.com – Program peremajaan sawit rakyat (PSR) dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga produktivitas kelapa sawit nasional. Pasalnya, banyak kebun sawit milik petani yang saat ini sudah memasuki usia tua sehingga hasil produksinya terus menurun.
Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Lupi Hartono mengatakan percepatan peremajaan kebun sawit rakyat menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
“Peremajaan sawit rakyat menjadi prioritas karena produktivitas kebun petani sudah menurun,” ujar Lupi dalam diskusi Reshaping Indonesia’s Palm Oil Foundations in an Era of Climate Risk and New Governance Standards, dikutip Minggu (8/3/2026).
Menurut data BPDP, sekitar 4,8 juta hektare kebun sawit rakyat saat ini membutuhkan peremajaan. Namun hingga kini realisasi program tersebut baru mencapai sekitar 400 ribu hektare. Pemerintah sendiri menargetkan peremajaan seluas 120 ribu hektare setiap tahun, tetapi capaian yang terealisasi baru sekitar 40 ribu hektare per tahun.
Dalam program PSR, petani mendapatkan dukungan pembiayaan sebesar Rp60 juta per hektare dengan batas maksimal empat hektare untuk setiap petani. Skema ini diharapkan mampu membantu petani mengganti tanaman sawit yang sudah tidak produktif dengan bibit baru yang lebih unggul.
Meski dukungan pendanaan tersedia, percepatan program ini masih menghadapi sejumlah hambatan. Lupi menjelaskan persoalan utama bukan pada ketersediaan dana, melainkan masalah administratif di lapangan.
“Masalah utama ada pada legalitas lahan dan perizinan, termasuk terkait kawasan hutan,” kata Lupi.
Selain program peremajaan, BPDP juga menyalurkan berbagai dukungan lain bagi petani sawit, seperti bantuan sarana dan prasarana, penyediaan bibit unggul, pendampingan dari tahap penanaman hingga pascapanen, serta fasilitasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Lembaga tersebut juga mendukung riset dan pengembangan industri sawit dari sektor hulu hingga hilir.
Pakar agribisnis dan pertanian Tungkot Sipayung menilai peremajaan sawit rakyat merupakan fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas sawit nasional. Saat ini, produktivitas kebun sawit rakyat masih relatif rendah.
“Produktivitas kebun kita saat ini masih sekitar tiga ton per hektar. Target realistisnya adalah lima ton per hektar,” ujar Tungkot.
Ia menambahkan bahwa inkonsistensi kebijakan lintas sektor selama ini juga menjadi faktor yang memperlambat berbagai program peningkatan produktivitas sawit, termasuk peremajaan kebun rakyat.
Hal senada disampaikan Tenaga Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Frans BM Dabukke. Ia menegaskan bahwa peningkatan produktivitas sawit rakyat telah menjadi agenda penting dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
“Target peningkatan produksi dan produktivitas selalu ditekankan dalam RPJPN dan RPJMN. Tantangannya bukan pada teknologi atau kualitas benih,” kata Frans.
Menurutnya, tantangan terbesar justru berada pada tingkat adopsi di kalangan pekebun serta sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
Sementara itu, Research Director Prasasti Gundy Cahyadi menilai rendahnya produktivitas sawit rakyat juga berkaitan erat dengan tata kelola kebijakan yang masih terfragmentasi.
“Petani sawit berada di hilir dari berbagai kebijakan yang saling tidak terhubung,” ujar Gundy.
Ia menjelaskan bahwa petani sering dihadapkan pada berbagai persoalan seperti legalitas lahan, akses program, hingga perizinan yang melibatkan banyak institusi dengan aturan berbeda.
Karena itu, menurut Gundy, peremajaan sawit rakyat tidak hanya sekadar program teknis, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan strategis untuk meningkatkan produktivitas nasional. Tanpa koordinasi kebijakan yang lebih baik, percepatan program ini dikhawatirkan sulit mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.
Sumber: Liputan6.com
