Bisnissawit.com – Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengusulkan reformulasi skema Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) agar lebih sederhana dan mudah diterapkan oleh pekebun kecil. Pasalnya, tingkat partisipasi ISPO hingga kini masih tergolong rendah, yakni baru sedikit di atas satu persen pelaku usaha sawit yang tersertifikasi.
Sekretaris Utama BSN, Donny Purnomo, menyebut tantangan utama ISPO bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal akses informasi dan persepsi di tingkat pekebun. “Yang pertama akses informasi, yang kedua bagaimana caranya pemerintah bisa menyampaikan bahwa sertifikasi ISPO itu sesuatu yang tidak menyulitkan dan tidak memberatkan,” ujarnya dikutip dari Media Perkebunan, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa karakter pelaku usaha sawit di Indonesia sangat beragam. Perusahaan besar memang memiliki lahan luas, namun jumlahnya tidak sebanyak pekebun rakyat. “Pekebun ini kan banyak banget dan lahannya kecil-kecil. Ini yang membutuhkan effort tersendiri karena dari sisi margin mereka tidak besar,” jelas Donny.
Menurutnya, pendekatan sertifikasi tidak bisa disamaratakan antara korporasi besar dan pekebun kecil. Karena itu, BSN mempertimbangkan penyederhanaan skema agar lebih mudah dipahami di tingkat lapangan. “Kita di SNI secara umum ada SNI Bina UMK, jadi kita membuat checklist yang simple supaya di level mikro dan kecil memahaminya mudah. Mungkin di ISPO nanti juga akan kita bicarakan lebih lanjut,” katanya.
Donny menambahkan, karakter pekebun sawit yang mirip dengan pelaku usaha mikro dan kecil membuka peluang untuk membangun skema ISPO yang lebih ringkas. “Mungkin nanti kita bangun penyederhanaan skema untuk UKM supaya mudah dipahami oleh mereka,” imbuhnya.
Selain penyederhanaan, ia menegaskan bahwa sertifikasi harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Meski pembiayaan dapat difasilitasi melalui APBN dan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian, hal itu belum tentu cukup mendorong minat pekebun. “Sebenarnya mereka akan mau kalau dengan sertifikasi mereka mendapatkan pangsa pasar yang lebih atau harga yang lebih baik,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa tambahan kewajiban tanpa nilai tambah akan sulit diterima. “Ketika melakukan sesuatu yang lebih tapi tidak ada nilai tambah yang diberikan, pasti akan sulit diterima,” ujarnya.
Karena itu, dukungan pemerintah dinilai tidak cukup hanya pada proses sertifikasi. “Perlu bantuan di dua sisi, dari sisi sertifikasi dan akses pasar yang lebih baik,” kata Donny.
Terkait pengaturan ISPO di sektor bioenergi, ia menyoroti pentingnya koordinasi antara Kementerian ESDM, BSN, dan Komite Akreditasi Nasional (KAN). “Kalau ke arah sertifikasi itu KAN. Ada bagusnya karena harapannya tidak ada tumpang tindih kebijakan,” ujarnya.
Namun ia juga mengingatkan pentingnya keselarasan substansi teknis. “Akan berbahaya ketika KAN membuat peraturan sertifikasi tapi ESDM tidak support ke substansinya,” tegas Donny.
Sebagai pihak yang terlibat sejak awal perumusan ISPO, Donny berharap sertifikasi ini mampu menjawab tuntutan pasar global yang semakin menekankan aspek keberlanjutan.
“Negara-negara tujuan ekspor banyak mensyaratkan sustainability dan perlindungan terhadap manusia. Harapannya dari sisi peningkatan pasar ekspor bisa tercapai, dan di sisi lain dengan sertifikasi yang baik produk sawit itu juga benar-benar berkelanjutan,” pungkasnya.
