Bisnissawit.com – Industri kelapa sawit disebut memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian dari CIRAD menunjukkan bahwa semakin luas perkebunan sawit di suatu provinsi, maka semakin tinggi pula pendapatan masyarakat di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Regional Director for South East Asia – Islands CIRAD, Jean Marc Roda, dalam acara 1st International Environment Forum (IEF) yang digelar Media Perkebunan bersama dukungan BPDP dalam rangka peringatan Hari Bumi.
Menurut Jean Marc Roda, sektor sawit memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat pedesaan dan pekerja di sektor pertanian. Ia menjelaskan bahwa pendapatan pekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan umumnya masih berada di bawah sektor industri pengolahan. Namun, khusus untuk pertanian kelapa sawit, tingkat pendapatannya dinilai setara dengan industri pengolahan.
Ia menyebut, keberadaan perkebunan sawit juga menguntungkan bagi pemerintah daerah. Dengan rata-rata pendapatan pekerja pertanian dan industri sekitar Rp1 juta per bulan, keberadaan 100 ribu hektare perkebunan sawit dapat meningkatkan pendapatan sektor pertanian hingga minimal 1,2 persen dan sektor industri sekitar 6 persen.
“Semakin luas perkebunan sawit, semakin besar pula peningkatan pendapatan masyarakat,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut berasal dari penelitian independen yang tidak berkaitan dengan kepentingan politik tertentu.
Jean Marc juga menyoroti pentingnya kelapa sawit bagi jutaan petani Indonesia. Saat ini terdapat sekitar 30 juta petani sawit di Indonesia, dengan 21 juta di antaranya memiliki lahan di bawah satu hektare. Dari jumlah tersebut, diperkirakan ada 95 hingga 130 juta anggota keluarga yang menggantungkan hidup pada perkebunan kecil tersebut.
Karena itu, Indonesia dinilai perlu memperkuat kapasitas petani agar mampu bersaing di pasar global, termasuk menghadapi berbagai regulasi internasional seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Salah satu tantangan terbesar dalam memenuhi aturan EUDR adalah persoalan geolokasi lahan. Regulasi tersebut mewajibkan setiap lahan memiliki titik koordinat lintang dan bujur dengan tingkat ketelitian tinggi. Untuk lahan di atas empat hektare, data lokasi bahkan harus berbentuk polygon dengan banyak titik koordinat. Sementara itu, jutaan petani sawit di Indonesia masih belum memiliki data koordinat kebun secara lengkap.
Dalam paparannya, Jean Marc juga menyampaikan bahwa hasil penelitian CIRAD tidak menemukan hubungan langsung antara pembangunan perkebunan sawit dengan meningkatnya deforestasi. Bahkan, pada periode ekspansi sawit yang besar, tingkat deforestasi justru disebut mengalami penurunan.
Ia menilai upaya pengendalian deforestasi dapat dimulai dari tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan sekitar 600 KPH agar dapat mendukung pengelolaan lanskap pertanian yang berada di bawah aturan agraria.
Selain itu, peningkatan konsumsi minyak nabati dunia disebut terutama dipicu pertumbuhan jumlah penduduk global. Pada 2021, minyak sawit menjadi minyak nabati dengan konsumsi terbesar di dunia dengan total luas lahan sekitar 29 juta hektare. Angka tersebut jauh lebih kecil dibanding kedelai yang membutuhkan sekitar 130 juta hektare lahan.
Jean Marc menilai Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memiliki penggunaan lahan per kapita yang lebih efisien dibanding kawasan Amerika Utara dan Selatan, sehingga dinilai lebih berkelanjutan (sustainable).
Di sisi lain, Indonesia juga dinilai memiliki kekuatan besar dalam pengelolaan data lahan. Data dari BPS, Bappenas, hingga survei nasional disebut sudah tersedia sampai tingkat desa. Indonesia juga dianggap unggul dalam pemanfaatan teknologi GIS, drone, dan teknologi informasi lainnya dengan dukungan banyak tenaga muda yang terampil di bidang IT.
Namun demikian, tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai data dengan skala berbeda untuk mendukung perencanaan dan mitigasi risiko di masa depan. Menurut Jean Marc, kemampuan tersebut membutuhkan pendekatan dan analisis yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh AI maupun big data.
