Bisnissawit.com – Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI) menggelar acara visit media yang bertujuan memperkenalkan upaya petani sawit dalam memenuhi aturan European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan mendorong kelestarian lingkungan.

Acara ini digelar Sabtu (15/2/25), para jurnalis didampingi Fortasbi, petani sawit yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Mitra Harapan (PPMH) serta para tokoh daerah mengunjungi hutan konservasi di daerah sekitar perkebunan sawit.

Setidaknya dua lokasi hutan yang dikunjungi dalam kegiatan visit media kali ini, yakni Hutan Adat Asam Besar dan Hutan Adat Tamtam.

Seperti kita tahu, tantangan EUDR menjadi PR besar bagi komoditas perkebunan di Indonesia, terutama kelapa sawit, berbagai upaya dilakukan untuk membuktikan bahwa sawit Indonesia tidak menyebabkan deforestasi.

Isu EUDR biasanya hanya terdengar di hilir industri sawit, tapi saat turun ke lapangan, Media Bisnis Sawit menemukan bahwa petani swadaya sudah paham akan tantangan ini.

Kami mewawancarai salah satu petani sawit, Kutal. Ia menyatakan bahwa pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan perkebunan sawit dan pelestarian hutan.

“Di satu sisi, perkebunan sawit ini memang kadang merusak hutan, jadi hutan yang dilestarikan bisa dipunahkan karena adanya perkebunan kelapa sawit. Tapi, kita dari koperasi dan PPMH mengajak bagaimana cara menghijaukan kembali hutan kita dan sama-sama menjaga,” terang Kutal saat diwawancarai Media Bisnis Sawit, Sabtu (15/2/25).

“Memang secara ekonomi kita tidak dapat uang, tapi kita juga butuh udara yang segar,” tambahnya.

PPMH sendiri telah mendapatkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada 2023 lalu, kami temukan di lapangan bahwa di sekitar area perkebunan sawit masih terdapat ‘hutan larangan’ yang dijaga oleh masyarakat adat dan petani sawit PPMH.

Mereka berkomitmen untuk hutan tersebut tidak akan dijadikan perkebunan sawit, hal ini sesuai dengan syarat RSPO yang telah mereka dapatkan pada dua tahun lalu. Tentunya hal ini sejalan dengan keberlanjutan yang digaungkan oleh Fortasbi dan PPMH.

“Dengan berjalannya PPMH, kami juga sudah mengajak beberapa desa bahkan beberapa kecamatan untuk bergabung dan kami berikan penyuluhan tentang program ini. Supaya mereka ikut bergerak dengan aksi nyata dari PPMH ini sendiri,” tambahnya.

Diketahui, saat ini belum semua petani swadaya tersertifikasi ISPO maupun RSPO, namun visit media yang dilakukan Fortasbi kali ini membuahkan optimisme bahwa petani swadaya mampu menghadapi tantangan EUDR.