Bisnissawit.com – Pada Acara Seminar Nasional bertema “Mengantisipasi Gangguan Usaha dan Konflik untuk Menjaga Keberlangsungan Sawit Indonesia Berkelanjutan” di Medan, Sumatera Utara. Ketua GAPKI Sumut, Timbas Ginting mengharapkan regulasi tidak tumpang-tindih, (20/11/2024).
“Setiap perusahan (asing) mau berusaha di Indonesia. Pasti dia akan pelajari dulu regulasinya. Namun kalau regulasinya berubah-ubah, itu gimana?,” tutur Timbas.
Timbas mengatakan, terlalu banyak regulasi yang terkait perkebunan. Sebab, departemen dan lembaga badan yang terlibat pada industri sawit terlalu banyak. Oleh sebab itu, perlu menyelaraskan regulasi.
“Regulasinya tumpang tindih mengakibatkan kami jadi korban. Kita jadi bingung mau ikut yang mana, satu memperbolehkan dan satu lainnya tidak memperbolehkan,” ujar Timbas.
Timbas menyampaikan, hal ini merugikan pelaku usaha sawit. Seperti contoh permasalahan, perusahaan sudah memiliki izin, ISPO dan lainnya sudah lengkap. Munculah regulasi dengan sisi yang berbeda. Hal ini, akan menimbulkan seolah-olah perusahaan itu melanggar regulasi.
“Kalau perusahaan itu sudah punya ISPO. Seketika, dibilang kena kawasan hutan. Kalau itu kawasan hutan, logikanya tidak mungkin keluar ISPOnya,” jelasnya.
Timbas berpesan Seminar Nasional yang diselenggarakan Media Perkebunan perlu diadakan setiap daerah. Dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan setiap perkebunan di daerah.
“Bagus dan perlu diadakan berpindah-pindah daerah. Sebab, setiap daerah pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda.” katanya
