Bisnissawit.com — Industri kelapa sawit memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, keberlanjutannya perlu dijaga melalui kebijakan yang berlandaskan ilmu pengetahuan agar tidak tergerus oleh isu dan tekanan global.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masa depan sawit Indonesia. Ia berharap pada 2045 industri ini masih tetap eksis dan tidak hilang akibat salah arah kebijakan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam seminar yang digelar Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, almamaternya.
Menurut Eddy, sawit belakangan kerap disorot dari sisi lingkungan, terutama dikaitkan dengan banjir, seolah menjadi penyebab utama. Ia khawatir kampanye negatif yang terus diulang lama-kelamaan dianggap sebagai kebenaran, padahal kontribusi sawit terhadap pembangunan daerah sangat besar.
Eddy juga membagikan pengalaman pribadinya sebagai pelaku industri. Sejak lulus kuliah, ia langsung terjun ke perkebunan sawit di berbagai daerah terpencil seperti Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, hingga Sulawesi Selatan. Kini, daerah-daerah tersebut berkembang pesat, dan hal itu menjadi kebanggaan tersendiri baginya.
Ia turut mengapresiasi kebijakan biodiesel yang dinilai berhasil menopang industri saat harga CPO jatuh. Program tersebut mendorong kenaikan harga CPO dan berdampak positif pada harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
Namun, kondisi saat ini berbeda. Harga CPO sedang tinggi, sementara produksi cenderung stagnan. Jika kebijakan seperti B50 dipaksakan, dikhawatirkan ekspor sawit akan menurun. Padahal, sawit merupakan salah satu penopang utama devisa negara. Negara tujuan ekspor pun mulai khawatir kekurangan pasokan dan bahkan mencoba menanam sawit sendiri di wilayah yang iklimnya mendukung.
Untuk meningkatkan produksi, Eddy menegaskan bahwa fokus harus pada intensifikasi, bukan perluasan lahan. Upaya yang dilakukan antara lain penggunaan serangga penyerbuk yang lebih efektif serta pengembangan bahan tanaman unggul melalui pemuliaan.
Tantangan terbesar peningkatan produktivitas, lanjutnya, terletak pada struktur kepemilikan lahan. Sekitar 41% kebun sawit merupakan milik rakyat. Saat harga sedang bagus, banyak petani tidak menyiapkan dana peremajaan karena pendapatan habis untuk kebutuhan konsumtif. Akibatnya, ketika kebun perlu diremajakan, mereka kekurangan modal.
Pemerintah sebenarnya telah membantu melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), namun realisasinya belum pernah mencapai target. Salah satu kendala utama adalah status lahan petani yang masuk kawasan hutan. Eddy mencontohkan, kebun sawit plasma milik petani transmigrasi yang telah bersertifikat hak milik pun kini tercatat sebagai kawasan hutan, sehingga tidak bisa mengakses program PSR.
