Bisnissawit.com – Industri kelapa sawit kembali ditegaskan sebagai salah satu fondasi utama perekonomian Indonesia, bukan semata komoditas ekspor. Peran strategis ini mengemuka dalam forum Prasasti Insights bertajuk “Reshaping Indonesia’s Palm Oil Foundations in an Era of Climate Risk and New Governance Standards” yang digelar oleh Prasasti Center for Policy Studies di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Ketua Pembina Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) sekaligus Menteri Pertanian RI periode 2000–2004, Bungaran Saragih, menekankan bahwa kontribusi sawit kerap kurang mendapat perhatian publik, padahal sektor ini berulang kali menjadi penopang ekonomi nasional saat krisis melanda.
“Kalau tidak ada sawit, kita tidak bisa keluar dari krisis 1998. Kalau tidak ada sawit, pada krisis global 2008 kita juga akan mengalami kesulitan. Dan kalau tidak ada sawit saat pandemi Covid-19, dampaknya terhadap perekonomian nasional akan jauh lebih berat,” ujar Bungaran dalam sesi penutupan forum.
Menurutnya, ketahanan sektor sawit tidak lepas dari keterkaitannya yang kuat dengan ekonomi riil, khususnya di wilayah pedesaan. Rantai nilai industri ini membentang panjang, mulai dari petani, tenaga kerja kebun, industri pengolahan, hingga ekspor dan pasar domestik.
Bungaran juga menyebut Indonesia telah mengalami “revolusi sawit” sejak era reformasi, yang dalam waktu relatif singkat mengantarkan Indonesia menjadi produsen sekaligus eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Namun, pertumbuhan pesat tersebut turut menghadirkan tantangan baru dalam aspek tata kelola, keberlanjutan lingkungan, dan tekanan standar global.
“Justru karena sawit sudah tumbuh sangat besar dan kompleks, kita tidak bisa lagi mengelolanya dengan pendekatan lama. Sawit harus dipandang dan dikelola sebagai satu sistem agribisnis yang utuh, bukan sekadar sektor atau komoditas,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Board of Trustees Prasasti, Fuad Bawazier. Ia menilai industri sawit memiliki posisi krusial dalam menopang ketahanan ekonomi dan sosial Indonesia. Dengan kontribusi sekitar 58,7 persen terhadap produksi global, sektor ini diperkirakan menyerap hingga 16,5 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Angka ini menunjukkan bahwa sawit bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan sumber penghidupan jutaan keluarga dan salah satu pilar utama ketahanan ekonomi nasional,” ujar Fuad.
Namun, besarnya kontribusi tersebut dinilai harus diimbangi dengan penguatan tata kelola dan prinsip keberlanjutan. Tantangan yang dihadapi saat ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga menyangkut kapasitas nasional dalam mengelola risiko serta menjaga daya saing jangka panjang di tengah tuntutan global terkait isu iklim dan lingkungan.
Dari sisi kebijakan, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih antisipatif dalam memperkuat industri sawit. Ia menyebut risiko iklim kini menjadi faktor nyata yang memengaruhi performa sektor-sektor strategis, termasuk kelapa sawit.
“Dalam konteks kebijakan publik, diperlukan pendekatan yang lebih preventif dan antisipatif kebijakan yang mampu membangun ketahanan industri secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, serta adaptif terhadap risiko iklim dan perubahan standar tata kelola global,” kata Piter.
Ia juga menyoroti masih adanya fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi antarlembaga sebagai hambatan utama. Karena itu, forum Prasasti Insights dirancang sebagai ruang dialog lintas pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga akademisi untuk membahas persoalan struktural dan merumuskan arah kebijakan berbasis data.
Sementara itu, Deputi Bidang Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Teguh Sambodo, menilai industri sawit membutuhkan fondasi baru yang lebih maju dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan agenda hilirisasi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Ia mengakui bahwa industri sawit masih menghadapi tantangan struktural, terutama terkait rendahnya produktivitas kebun rakyat. Proporsi tanaman berusia di atas 25 tahun dinilai masih cukup tinggi, sementara realisasi program peremajaan sawit rakyat belum optimal.
“Tanpa perbaikan produktivitas dan percepatan peremajaan kebun rakyat, upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah akan sulit berjalan optimal,” ujar Teguh.
Ke depan, kompleksitas industri sawit diperkirakan akan semakin meningkat seiring tekanan pasar global dan risiko iklim yang kian nyata. Karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu membangun ekosistem industrialisasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek produktivitas, tata kelola, serta kesiapan menghadapi dinamika global.
Prasasti berharap terbangun pemahaman bersama bahwa industri kelapa sawit bukan hanya motor pertumbuhan, tetapi juga bantalan utama ekonomi nasional saat krisis. Dengan pengelolaan yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang, sawit diharapkan tetap menjadi pilar ketahanan ekonomi Indonesia di masa mendatang.
Sumber: Investor.id
