Bisnissawit.com – Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, mengusulkan agar ditetapkan sebagai Pilot Project Kabupaten Sawit Berkelanjutan oleh pemerintah pusat. Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin, Ahmad Fahmi, dalam audiensi bersama Menteri Pertanian.
Selain menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, Ahmad Fahmi juga merupakan Manajer Koperasi Nalo Tantan, koperasi pertama yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana berupa jalan usaha tani dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) serta Ketua Bidang RSPO–ISPO Petani Kelapa Sawit Produktif Indonesia (PKSPI).
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Fahmi menyampaikan delapan usulan strategis yang dinilai dapat memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat sekaligus meningkatkan daya saing industri sawit nasional.
Usulan pertama adalah pembentukan Program Nasional Penguatan Kelembagaan Pekebun Sawit Swadaya oleh Kementerian Pertanian. Program ini diharapkan mampu mendorong seluruh petani sawit bergabung dalam koperasi atau kelembagaan ekonomi yang profesional sebagai pintu masuk berbagai program pemerintah.
Selanjutnya, ia mengusulkan penyusunan kebijakan nasional mengenai tata niaga tandan buah segar (TBS) berbasis kelembagaan petani. Melalui skema tersebut, penjualan TBS diarahkan dilakukan melalui koperasi secara langsung kepada pabrik kelapa sawit (PKS), sehingga posisi tawar petani meningkat, harga menjadi lebih transparan, rantai distribusi lebih singkat, serta ketergantungan terhadap tengkulak dapat dikurangi.
Ahmad Fahmi juga mendorong Kementerian Pertanian menyusun Roadmap Nasional Percepatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang memiliki target tahunan yang jelas, baik bagi perusahaan maupun pekebun, disertai sistem monitoring dan evaluasi yang terukur.
Selain itu, ia meminta pemerintah memperkuat penegakan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi ISPO melalui evaluasi berkala dan penerapan sanksi administratif bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan setelah mendapatkan pembinaan yang memadai. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kredibilitas sistem ISPO sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.
Dalam audiensi itu, Ahmad Fahmi juga mengusulkan pembentukan Sistem Informasi Sawit Kabupaten Merangin yang terintegrasi dengan sistem nasional. Sistem tersebut diharapkan memuat data petani, kelembagaan, luas kebun, produksi, transaksi TBS, hingga status sertifikasi ISPO sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data.
Poin utama yang disampaikan adalah permohonan agar Kabupaten Merangin ditetapkan sebagai Pilot Project Kabupaten Sawit Berkelanjutan. Melalui status tersebut, berbagai program seperti penguatan kelembagaan petani, pembenahan tata niaga, percepatan sertifikasi ISPO, peningkatan produktivitas, digitalisasi, hingga kemitraan diharapkan dapat dijalankan secara terpadu dengan dukungan lintas kementerian dan menjadi model bagi daerah lain.
Tak hanya itu, Ahmad Fahmi juga mengusulkan peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan nasional berkelanjutan yang mencakup praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP), peningkatan produktivitas, pertanian regeneratif, konservasi lingkungan, manajemen usaha tani, hingga kewirausahaan. Menurutnya, peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani tanpa harus membuka lahan baru.
Usulan terakhir adalah mendorong kemitraan wajib antara pabrik kelapa sawit dan kelembagaan petani di wilayah pasoknya. Bentuk kemitraan tersebut tidak hanya sebatas pembelian TBS, tetapi juga meliputi pembinaan teknis, pendampingan menuju sertifikasi ISPO, peningkatan produktivitas, akses sarana produksi, hingga transparansi harga.
Menurut Ahmad Fahmi, Kabupaten Merangin memiliki seluruh modal untuk menjadi contoh nasional dalam pembangunan sawit berkelanjutan. Daerah tersebut dinilai memiliki petani yang antusias, pemerintah daerah yang berkomitmen, DPRD yang siap mendukung melalui kebijakan dan anggaran, serta dunia usaha yang dapat menjadi mitra strategis.
Ia menilai, yang dibutuhkan saat ini adalah keberpihakan kebijakan pemerintah pusat agar seluruh potensi tersebut dapat bergerak dalam satu arah pembangunan. Dengan kelembagaan petani yang kuat, tata niaga yang lebih baik, kepatuhan terhadap ISPO yang meningkat, serta kemitraan yang adil antara perusahaan dan petani, kesejahteraan petani diyakini akan meningkat sekaligus memperkuat daya saing industri sawit nasional.
“Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin, kami menyatakan komitmen untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menjadikan Merangin sebagai contoh nyata bahwa tata kelola sawit yang baik bukan hanya sebuah konsep, melainkan dapat diwujudkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Ahmad Fahmi.
