Bisnissawit.com – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) kembali menegaskan adanya potensi masalah besar terkait rencana pengambilalihan lahan sawit milik negara. Isu yang disoroti mencakup aspek legalitas, penurunan produktivitas, hingga potensi konflik dengan warga yang sudah lama mengelola lahan tersebut.
Dewan Pakar Hukum Gapki, Sadino, menjelaskan bahwa sebagian besar kebun yang masuk program pengambilalihan bukanlah lahan kosong. Banyak di antaranya sudah memiliki penggarap atau pemilik sah. Menurutnya, bila lahan yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun atau yang memiliki dasar hukum seperti hak guna usaha (HGU) tiba-tiba diambil begitu saja tanpa proses hukum yang jelas, hal ini sangat mungkin memicu konflik agraria.
Ia memberi gambaran sederhana, jika seseorang membeli rumah lengkap dengan sertifikat, namun kemudian sertifikat itu dianggap tidak sah tanpa adanya putusan pengadilan, maka pemilik justru akan dirugikan. Situasi serupa, kata Sadino, kini terjadi pada beberapa kebun sawit yang tiba-tiba dinyatakan bermasalah tanpa proses hukum yang jelas.
Sadino juga menguraikan bahwa proses membuka kebun sawit sebenarnya memiliki tahapan izin yang jelas, mulai dari studi kelayakan, izin lokasi dari pemerintah daerah, izin lingkungan (Amdal), hingga memperoleh HGU atau IPPKH jika berada di kawasan hutan. Banyak lahan yang kini dipersoalkan justru sudah digarap masyarakat jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai hutan pada 1982, khususnya di wilayah Sumatra Utara.
Pemerintah memang telah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk menata kembali lahan sawit. Namun, Gapki menilai pekerjaan Satgas kemungkinan besar tidak mudah karena banyak lahan yang statusnya tumpang tindih antara masyarakat dan perusahaan.
Di sisi lain, Gapki juga mengingatkan bahwa produktivitas sawit tidak hanya diukur dari hasil panen saat ini. Perawatan, pemupukan, dan pemeliharaan jangka panjang memiliki peran besar dalam menjaga hasil kebun. Gapki menyebut beberapa wilayah yang paling rawan konflik akibat pengambilalihan lahan, seperti Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, serta kemungkinan merembet ke Sumatra Utara.
Produksi Sawit Diproyeksi Turun
Di tingkat regional, produksi minyak sawit Asia Tenggara pada 2025–2026 diperkirakan melemah. Analis LSEG Singapore, Kian Pang Tan, menyebut penurunan tersebut dipicu berbagai faktor: permasalahan struktural di kebun, musim kering yang berlarut-larut, serta tekanan perdagangan global.
Ia juga menyoroti perlambatan ekonomi negara-negara utama seperti China, India, dan Uni Eropa yang turut membebani permintaan global. Ketegangan dagang antara AS dan China disebut semakin memperburuk situasi perdagangan internasional.
Untuk Indonesia, LSEG memprediksi produksi sawit tahun depan akan lebih rendah akibat banyaknya pohon tua, proses replanting yang lambat, pengetatan aturan lahan, serta dampak kemarau pertengahan tahun. Malaysia juga diproyeksi turun tipis ke 19,2 juta ton karena replanting yang hanya mencapai separuh target dan adanya gangguan hama penyakit. Sementara Thailand justru punya peluang menorehkan rekor produksi hingga 3,58 juta ton.
Dampak kemarau Mei–Juli paling terasa di Aceh dan Sumatra Utara, wilayah penyumbang sekitar 14% produksi nasional. Kian Pang Tan memperingatkan bahwa kekeringan panjang bisa berdampak pada produksi hingga musim 2035–2036.
Jika program B50 berjalan penuh, Indonesia berpotensi mengalami penurunan pasokan ekspor hingga 1,5–3 juta ton, seiring meningkatnya kebutuhan konsumsi domestik sebesar 1–3 juta ton untuk biodiesel. Program B50 sendiri dapat mendongkrak kebutuhan biofuel menjadi 19–20 juta kiloliter per tahun, dari posisi saat ini yang berada di angka 15,6 juta kiloliter.
Kondisi ini membuka kesempatan bagi Malaysia untuk menambah ekspor hingga 1 juta ton, meski negara tersebut sebelumnya mencatat penurunan ekspor 9,5% dari Januari hingga Oktober karena harga RBD yang lebih tinggi dibanding produk Indonesia.
Sumber: Bisnis.com
