3 Oktober 2024
Share:

Bali, bisnissawit.com – Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis, Kementerian Bidang Perekonomian, Dida Gardera ketika menyampaikan kabar baik dalam sambutan pembukaannya di Pekan Riset Sawit ke-8 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali pada Kamis (3/10/24).

Pertama ia menyampaikan upaya yang dilakukan untuk menentang kampanye negatif kelapa sawit atau regulasi EUDR akan berhasil. Tim negoisasi memprotes keras EUDR dan berhasil memperpanjang selama satu tahun. Dalam negoisasi, EU menggunakan peta yang mereka buat sendiri, ternyata tahun 2020 semua hijau.

“Seharusnya kita mendapat penghargaan karena berhasil melakukan reforestasi. Tanpa EUDR kita akan terus memberbaiki tata kelola sawit,” katanya.

PSR menurut laporan yang diterima dari Ditjen Perkebunan tahun ini sudah mencapai 50.000 ha. Dida optimistis keberhasilan PSR akan meningkatkatkan produksi sawit dari 50 juta ton jadi 70 juta ton.

Upaya percepatan PSR adalah revisi aturan ketentuan waktu verifikasi dokumen pengajuan PSR menjadi lebih singkat, yang diatur dalam peraturan Dirjenbun.

Ketentuan surat keterangan bebas dari kawasan hutan yang diterbitkan KLHK dan surat bebas HGU yang diterbitkan Kemen ATR diganti menjadi surat pernyataan pekebun yang berisi bebas dari kawasan hutan/sesuai RTRW serta bebas dari lahan HGU.

Meningkatkan dana PSR dari Rp30 juta ha menjadi Rp60 juta/ha. Perlu dukungan pembiayaan riset terkait benih kelapa sawit unggul dan penggunaan teknologi untuk memastikan dana PSR dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Perubahan lainnya untuk meningkatkan daya saing nasional adalah penentuan tarif pungutan ekspor yang sebelumnya angka pasti sesuai harga CPO referensi Kemendag menjadi persentase dari harga CPO referensi Kemendag dan sesuai kelompok produk yang diekspor.

“Saya mohon khusus kepada pengusaha dengan perubahan ketentuan ini harga TBS harus meningkat. Harga TBS dan daya saing merupakan dua premis yang akan menjadi dasar review aturan ini setiap tahun,” kata Dida.

Baca Juga:  Transformasi Bisnis Sawit PTPN: Maksimalkan Sektor Hulu dan Hilir

Perubahan lainnya perubahan BPDPKS menjadi BPDP dengan memasukkan kakao dan kelapa. Pada awalnya sawit akan menyapih kakao dan kelapa. Program utama 2 komoditas ini adalah pembibitan dan peremajaan. Potensi dua komoditas ini besar.

Kakao produksi pernah 600.000 ton sekarang tinggal 200.000 ton padahal prospeknya sangat baik. Kelapa berpotensi menjadi sustainable aviation fuel (SAF).

“Saya yakin tidak akan trade off komoditas. Tidak bisa kita meninggikan satu komoditas dan meninggalkan komoditas lain. Untuk keluar dari jebakan kelas menengah semua komoditas harus sama-sama maju,” katanya.

Potensi lain untuk jadi SAF adalah bungkil kernel sawit yang tiap tahun mencapai 6 juta. Asosiasi penerbangan international punya program CORSIA (Carbon Offseting and Reducing Scheme for International Aviation).

Produk Kelapa non standard Indonesia sudah masuk daftar positif list sehingga dapat digunakan sebagai SAF dan masuk dalam perdagangan internasional, SAF 2% dari PKO belum masuk.

PKE karena berasal dari limbah PKO diharapkan bisa masuk daftar, karena itu perlu dukungan pembiayaan riset dari BPDPKS untuk percepatan implementasi pemanfaatan bungkil kernel jadi SAF. (*)