Bisnissawit.com — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan minyak goreng tidak boleh langka maupun dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), mengingat Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Penegasan ini disampaikan saat dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kebayoran.
Dalam sidak tersebut, Amran menemukan minyak goreng rakyat merek MinyaKita dijual melebihi HET. Produk yang seharusnya dijual Rp15.700 per liter justru dipasarkan hingga Rp19.000 per liter. Menanggapi hal itu, Amran langsung meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri sumber pelanggaran tersebut hingga ke tingkat distributor dan produsen.
“Ini minyak goreng tertulis 15.700. Tapi dijual tadi 19.000. Ini kami minta Pak Dirkrimsus, aku serahkan ini diproses hukum, segel unit usahanya. Tapi jangan penjual pengecernya enggak boleh. Ini akan ditelusuri,” tegas Amran.
Sebagai langkah awal pembuktian, Amran bahkan membeli langsung dua kantong MinyaKita untuk dijadikan barang bukti. “Aku beli tadi sengaja dua supaya ini jadi barang bukti, ditelusuri sampai ke distributor besar dan perusahaan, jangan dilepas. Pak diumumkan kalau sudah diproses,” ujarnya.
Amran menjelaskan, secara global mekanisme supply dan demand komoditas sawit dan crude palm oil (CPO) berjalan normal. Namun, ia menilai kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri merupakan anomali yang tidak seharusnya terjadi, mengingat dominasi Indonesia dalam industri sawit dunia.
“Untuk komoditas sawit atau CPO dunia, hukum ekonomi supply dan demand berlaku. Tapi di Indonesia muncul anomali. Kita produsen terbesar dunia, kontribusi 58% produksi global dan 56% ekspor dunia, bahan bakunya melimpah, tapi harga minyak goreng naik. Ini yang harus kita luruskan,” katanya di hadapan pedagang dan aparat.
Ia menekankan, dengan posisi Indonesia sebagai produsen utama, tidak ada alasan harga minyak goreng menjadi mahal. Menurutnya, kekuatan produksi sawit nasional harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Amran juga menegaskan pemerintah tidak bermaksud menghambat pelaku usaha, namun semua pihak wajib mematuhi aturan, terutama selama Ramadan ketika kebutuhan masyarakat meningkat.
“Kami tidak mau berniat ganggu seluruh pengusaha. Ayo cari rezeki tetapi jangan mengganggu pemerintah, jangan mengganggu rakyat, jangan mengganggu saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan tidak ada toleransi bagi pihak yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga. “Kita mengekspor minyak ke seluruh dunia. Kenapa naik? Enggak ada alasan minyak goreng naik di Indonesia. Enggak boleh diberi ampun. Bagi orang yang ingin memanfaatkan bulan suci Ramadan itu harus ditindak,” pungkasnya.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekspor CPO dan produk turunannya sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai US$24,42 miliar, naik 21,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan utama sawit global.
Mentan Amran pun memastikan pemerintah akan terus memperketat pengawasan distribusi, menggelar operasi pasar, serta menindak tegas pelanggaran, agar minyak goreng tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
