Pontianak, bisnissawit.com – Yohanes, salah satu petani kelapa sawit yang hadir dalam acara 4th Indonesian Palm Oil Smallholder Conference & Expo atau IPOSC 2024 di Pontianak, Kalimantan Barat sampai menangis saat menyampaikan keluh kesahnya terkait sertifikasi ISPO.
Ia menerangkan sudah mengajukan dokumen lengkap sejak Desember 2023 lalu, namun sampai pada September 2024 belum ada kejelasan tentang dokumen sertifikasi ISPO yang ia serahkan. Bahkan, sudah sejak 2022 Yohanes berjuang bersama petani kelapa sawit lainnya mempersiapkan untuk sertifikasi ISPO, sayangnya halang-rintang harus ia hadapi sampai saat ini.
“Kita siapkan dokumen regulasinya dan sudah selesai, masalahnya setelah itu tidak terverifikasi atau tidak tersentuh dari Desember 2023. Sebenarnya permasalahan itu dari 2022 dari aplikasi bermasalah, cuma itu sudah teratasi lah pada 2023. Kami upload kembali di aplikasi sapras itu tanggal 8 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan dateline dari Ditjenbun,” terang Yohanes kepada Media Bisnis Sawit, Jumat (20/9/24).
Yohanes semakin tak sabar lantaran modal yang ia keluarkan bersama dengan petani sawit lainnya tak sedikit, seperti misalnya untuk foto udara sebagai salah satu syarat pengajuan ISPO.
“Waktu itu saya diminta untuk segera menyiapkan foto udara karena atas saran tanya di disbun ada enggak anggarannya ternyata sudah tidak ada, akhirnya kita bekerja untuk menyiapkan foto udara itu secara pribadi dan ada beberapa kekurangan dari pengambilan kita setelah konsultan ambil foto udara kita minta bantu NGO dari Solidaridad ada sekitar 43% mereka bantu kekurangan dari pengambilan,” ujarnya.
Persoalan foto udara tak selesai begitu saja, Yohanes menerangkan ketika foto udara sudah siap untuk diunggah justru pada aplikasi tidak ada opsi untuk mengunggah dokumen foto udara.
“Setelah foto udara tuntas, kita upload semua berkas itu ternyata memang foto udara itu dikirim langsung, saya lihat tidak ada ruang untuk upload foto udara itu. Saya koordinasi ke Dinas katanya itu dikirim saja secara Whatsapp, kirim lewat Provinsi atas saran itu saya kirim semuanya,” tukas Yohanes.
Sembilan bulan merasa digantung, Yohanes menerangkan ia belum mendapatkan jawaban apapun atas pengajuan sertifikasi ISPO-nya, padahal target wajib ISPO ditargetkan tahun depan. Ia bertekad untuk mendapatkan ISPO sebelum mandatory wajib ISPO ditetapkan.
“Harapan kami kami bisa ISPO tahun ini sesuai dengan peraturan presiden, permentan 38 tahun 2020 itu, 2025 kan semua pekebun wajib ISPO jadi mulai sebelum dikatakan wajib 2025 ya harapan kami sudah ISPO,” harapnya.
Di sampin itu, Yohanes juga berterima kasih atas forum IPOSC 2024 ini, di forum ini petani kelapa sawit bisa menyatakan fakta-fakta di lapangan yang selama ini belum banyak terkuak. Yohanes berharap kesulitan yang dihadapi petani ini bisa menjadi perhatian pemerintah yang berwenang.
“Kami bersyukur di acara POPSI ini kami bisa mencurahkan keluhan kami sebagai pekebun kelapa sawit. Apa yang kami inginkan bisa kami sampaikan di sini, sekalian harapan kami ini semua bisa diakomodir dan dikawal hingga sertifikasi ISPO yang merata bisa terealisasi,” tuturnya. (AD)
