Bisnissawit.com — Founder dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, menegaskan bahwa kebijakan mandatori biodiesel Indonesia terbukti secara ilmiah menempatkan Indonesia sebagai penentu harga (price maker) minyak sawit di pasar global.
Hal tersebut disampaikan Tungkot saat memberikan tanggapan atas hasil disertasi doktoral Gusti Artama Gultom dalam Sidang Promosi Doktor di Sekolah Pascasarjana IPB, Senin (22/12/25). Menurutnya, riset tersebut menjawab berbagai pertanyaan mendasar yang selama ini hanya menjadi klaim kebijakan.
“Selama ini kita sering menganggap atau mengklaim bahwa kebijakan mandatori biodiesel akan menempatkan Indonesia menjadi price maker di internasional. Itu baru statement saja. Tapi hari ini, melalui riset Saudari Gusti, itu dibuktikan secara empiris bahwa kebijakan mandatori memang menempatkan Indonesia sebagai price maker dalam pasar minyak sawit dunia,” ujar Tungkot, Senin, (22/12/25).
Selain menjawab isu posisi Indonesia di pasar global, Tungkot menyebut penelitian tersebut juga meluruskan anggapan bahwa kebijakan biodiesel tidak berpihak kepada petani sawit.
“Selama ini sering dikatakan keberpihakan biodiesel itu tidak menguntungkan petani. Ternyata hasil empirical evidence dari penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan mandatori biodiesel justru menguntungkan petani sawit. Saya pikir ini sangat penting,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tungkot mengingatkan bahwa langkah Indonesia menuju peningkatan bauran biodiesel hingga B50 dan seterusnya tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan di sisi hilir. Menurutnya, penguatan sektor hulu menjadi syarat utama keberlanjutan kebijakan biodiesel.
“Kalau kita mau melangkah ke B50 dan seterusnya, tidak bisa hanya kebijakan mandatori biodiesel saja, tapi hulunya juga harus dibenahi. Hilirisasi melalui mandatori biodiesel perlu didukung oleh huluisasi,” jelasnya.
Ia memaparkan bahwa huluisasi yang dimaksud mencakup peningkatan produksi di perkebunan sawit, baik melalui peningkatan produktivitas maupun ekspansi yang terukur.
“Huluisasi itu peningkatan produksi di perkebunan sawit, baik melalui produktivitas maupun ekspansi. Itu gambaran dari apa yang diteliti,” katanya.
Menurut Tungkot, temuan tersebut sekaligus menegaskan adanya keterkaitan kuat antara kebijakan di sektor hilir dan kondisi di sektor hulu industri sawit nasional.
“Ini membuktikan bahwa kebijakan di hilir mempengaruhi hulu dan sebaliknya hulu mempengaruhi hilir,” ujarnya.
Karena itu, Tungkot menilai Indonesia membutuhkan cara pandang baru dalam mengelola industri kelapa sawit secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Ia juga menyoroti masih terfragmentasinya kebijakan antar-kementerian yang menangani sektor sawit.
“Kita harus melihat industri sawit dari hulu sampai ke hilir. Yang saat ini masih tersekat-sekat di antara kementerian-kementerian,” katanya.
Tungkot mendorong pembentukan institusi nasional yang mampu mengintegrasikan kebijakan sawit secara menyeluruh agar kebijakan hulu dan hilir dapat berjalan selaras dan saling menguatkan.
“Harus kita dorong supaya ada institusi yang mengintegrasikan ini secara nasional, sehingga kebijakan dari hulu ke hilir itu saling nyambung dan saling sinergi. Dampaknya akan sangat luar biasa, baik bagi industri sawit nasional maupun pembangunan ekonomi nasional,” pungkasnya.
