Bisnissawit.com – Rencana pemerintah untuk mempercepat implementasi biodiesel B50 memantik perdebatan besar di kalangan pelaku industri minyak nabati dunia. Langkah ini dianggap mampu memperkuat ketahanan energi nasional, namun juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap pasar sawit serta memunculkan beban fiskal yang signifikan.
Dalam sebuah wawancara di Bali, Managing Director Glenauk Economics, Julian Conway McGill, menilai loncatan cepat dari B30, berlanjut ke B40, hingga menuju B50 telah membentuk ekspektasi pasar yang berlebihan. Menurutnya, hal itu mendorong harga minyak sawit mentah (CPO) tetap berada di level tinggi. “Program biodiesel Indonesia justru terlalu sukses,” ujarnya di Nusa Dua, Jumat (14/11/2025).
McGill menjelaskan bahwa pelaku pasar meyakini permintaan akan terus melonjak, sehingga harga sawit terdorong naik bahkan sebelum kebijakan dijalankan sepenuhnya. “Tantangannya, harga solar dunia sedang rendah, membuat selisih biaya menjadi melebar,” katanya.
Perbedaan harga antara CPO dan solar merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi biodiesel. Dengan kondisi pasar saat ini, pembiayaan program B40 saja sudah cukup berat, apalagi B50. McGill memprediksi kenaikan levy hampir tak terhindarkan, yang pada akhirnya dapat menekan daya saing ekspor serta mengurangi minat investor di sektor hulu.
Ia menyoroti bahwa produktivitas sawit Indonesia tidak menunjukkan perbaikan signifikan. Pungutan ekspor yang tinggi serta isu legalitas lahan membuat investor enggan membuka kebun baru. “Tidak ada sektor pertanian yang bisa meningkatkan produktivitas jika harganya terus ditekan pajak,” ujarnya.
McGill juga mengingatkan potensi risiko jika produksi sawit tidak tumbuh, sementara kebutuhan biodiesel terus naik. Kondisi itu dapat memicu penurunan ekspor, menyusutnya pendapatan levy, dan akhirnya mendorong pungutan lebih tinggi.
Dampak paling cepat dirasakan di pasar utama seperti India dan Pakistan yang sensitif terhadap fluktuasi harga. Bila harga sawit naik, negara-negara tersebut mudah beralih ke minyak nabati lain. Sementara itu, di Tiongkok dan Eropa, sawit sudah kurang kompetitif akibat tingginya pasokan kedelai dan regulasi impor yang semakin ketat.
Dari sisi industri, McGill menyebut kapasitas produksi biodiesel nasional juga belum sepenuhnya siap mendukung B50. “Butuh investasi tambahan yang cukup besar sebelum B50 benar-benar bisa dijalankan,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui Indonesia memiliki kemampuan teknis yang kuat dalam mencapai kadar campuran tinggi. “Dulu B10 pun dianggap sulit. Sekarang B40 sudah berjalan. Itu pencapaian besar,” puji McGill. Namun ia menegaskan bahwa secara ekonomi, percepatan menuju B50 sebaiknya dilakukan dengan strategi yang lebih adaptif.
McGill menyarankan penerapan mandatory yang fleksibel, mirip dengan model gula–etanol di Brasil. Pemerintah dapat menyesuaikan serapan biodiesel mengikuti pergerakan harga CPO dan solar. “Dengan pengaturan waktu yang tepat, Indonesia bisa menghasilkan biodiesel empat kali lebih banyak dengan biaya yang sama,” ujarnya.
Menurut McGill, kecepatan bukanlah indikator utama keberhasilan B50. “Pertanyaannya bukan soal kemampuan, tetapi soal apakah ini waktu yang tepat,” katanya. “Ketahanan energi lebih efektif dicapai melalui momentum yang pas, bukan sekadar percepatan,” tambahnya.
Di tengah upaya mendorong transisi energi berkelanjutan, pandangan McGill menegaskan satu hal penting: keberhasilan biodiesel tidak sekadar ditentukan oleh tingginya angka campuran, tetapi oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara energi, fiskal, industri, dan dinamika pasar global.
