Pontianak, bisnissawit.com – Kehadiran perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat secara umum memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian dan pembangunan desa.
Pembangunan kebun masyarakat sekitar dan serta pemanfaatan dana CSR, menjadi salah satu pemicu dalam membantu percepatan peningkaan Indeks Desa Membangun (IDM). Sebagian besar desa-desa tesebut berada pada konsesi perkebunan.
Pj Gubernur Kalbar dr. H, Harisson M.Kes menyatakan salah satu nilai positif dari perusahaan kelapa sawit yakni dampak positif terhadap pembangunan desa,
Dilansir dari Media Perkebunan, hal itu ia sejalan dengan seminar bertema ‘Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tertinggal Sekitar Kebun’ yang diselenggarakan BPDPKS bersama Media Perkebunan di Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis (16/5/24).
Seperti yang diketahui, bedasarkan data Bappeda terdapat 16 desa tertinggal, 605 desa berkembang, 547 desa maju dan 677 desa mandiri di Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan masih banyak yang perlu diperbaiki untuk mendorong IDM di Kalbar memalui sektor perkebunan.
Gubernur menegaskan kembali tentang pemenuhan kewajiban pembangunan kebun masyarakat sekitar kebun plasma bagi perusahaan perkebunan, sebab hal ini menjadi evaluasi oleh Satgas Sawit yang dipimpin Kementerian Koordinator Kematiriman dan Investasi.
Dari data Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat, sampai tahun 2023 terdapat 290 koperasi perkebunan yang telah melaksanakan kemitraan dengan 370 perusahaan mitranya.
Jumlah tersebut akan terus bertambah jika seluruh perusahaan perkebunan melaksanakan kewajiban pembangunan kebun masyarakat sekitar.
Kewajiban membangun kebun masyarakat sekitar oleh perusahaan perkebunan di Kalbar saat ini baru sekitar 18%, dengan luasan kurang lebih 378.000 ha, dari kewajiban yang seharusnya terbangun sesuai regulasi yaitu minimal 20%.
Hal ini harus menjadi perhatian bersama terutama pemda provinsi dan kabupaten untuk melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban oleh perusahaan perkebunan yang belum melaksanakan, karena sering menjadi sumber konflik.
Regulasi terkait kewajiban pembangunan kebun masyarakat dibuat untuk mengatasi masalah sosial dan tenurial di lapangan. Upaya ini dilakukan demi memberi rasa keadilan terhadap masyarakat sekitar yang lahannya berada maupun berdampingan dengan konsesi perusahaan.
Kemitraan dalam industri kelapa sawit bukan hanya sekedar kerjasama bisnis,juga merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial dan ekonomi terhadap masyarakat.
Melalui kemitraan yang baik, dapat diciptakan nilai tambah yang signifikan bagi petani dan masyarakat sekitar kebun, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan kerjasama, dituangkan dalam bentuk perjanjian dulu disebut perjanjian kerjasama inti plasma. Wujud kemitraan menjadi sangat beragam. Ada yang sangat sederhana dibangun atas kesepakatan tidak tertulis, namun dapat berjalan transparan, sukarela dan setara.
Seiring dengan perkembangan zaman dan bergesernya nilai-nilai yang berlaku, menurut Peraturan Menteri Pertanian, perjanian kemitraan harus dituangkan dalam perjian tertulis dan memuat tentang hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, serta penyelesaian perselisihan. (*)
