Bisnissawit.com – Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mendapat undangan untuk hadir dalam podcast dan diskusi di redaksi Kompas guna membahas rencana penerapan ekspor sawit satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Dalam pembahasan tersebut, POPSI menilai kebijakan itu berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani sawit rakyat.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menjelaskan bahwa rantai pasok industri sawit selama ini sudah cukup panjang, mulai dari petani, tengkulak, rampt, pabrik kelapa sawit (PKS), refinery, hingga eksportir. Menurutnya, setiap mata rantai memiliki fungsi dan mengambil margin usaha masing-masing.
Dalam podcast tersebut, Darto menegaskan bahwa apabila DSI kembali mengambil margin dalam rantai distribusi sawit, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh petani melalui penurunan harga TBS. “Margin di sawit, di hulu itu receh, si tengkulak itu ambil Rp50, si rampt itu ambil Rp20. Kalau DSI ambil lagi margin yang di hulu, tambah lagi di petani,” ujar Darto.
Ia juga menjelaskan bahwa petani swadaya umumnya belum dapat menjual langsung ke PKS karena keterbatasan volume panen dan sarana transportasi. Karena itu, keberadaan tengkulak dan rampt masih dibutuhkan untuk membantu pembelian tunai, pengangkutan, hingga menanggung risiko sortasi buah.
Menurut Darto, persoalan utama petani sawit rakyat saat ini bukan penambahan lembaga baru dalam perdagangan ekspor, melainkan peningkatan produktivitas kebun. Ia menilai pemerintah seharusnya lebih fokus pada percepatan program replanting, bantuan sarana dan prasarana, akses pupuk murah, infrastruktur perkebunan, hingga kredit berbunga rendah.
Dalam diskusi tersebut, Darto juga menyoroti kompleksitas perdagangan sawit global yang saat ini tidak hanya berkaitan dengan jual beli komoditas, tetapi juga menyangkut pembiayaan perdagangan, pengelolaan risiko kurs, Letter of Credit (LC), sertifikasi keberlanjutan, serta jaringan pasar internasional. Ia mempertanyakan kesiapan DSI dalam menghadapi sistem perdagangan global yang sangat kompetitif.
Selain itu, POPSI turut menyinggung tantangan kepatuhan terhadap standar global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR), NDPE, RSPO, dan sistem traceability yang kini menjadi syarat utama pasar internasional.
Meski pemerintah menyebut kebijakan eksportir tunggal bertujuan memperbaiki tata niaga dan pengawasan ekspor sawit, POPSI mengingatkan agar implementasinya dilakukan secara hati-hati supaya tidak menambah panjang birokrasi perdagangan yang pada akhirnya merugikan petani sawit rakyat. “Perdagangan sawit itu realtime, birokrasi panjang akan berbahaya,” pungkas Darto.
