Bisnissawit.com – Pemerintah Provinsi Aceh terus menggaungkan ajakan kepada perusahaan-perusahaan global untuk menanamkan investasi di sektor kelapa sawit, khususnya dalam pembangunan pabrik hilirisasi atau refinery. Dilansir dari Republika, Kamis (14/8/25) seruan ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam forum peluncuran Kelompok Kerja Kemitraan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang berlangsung di Banda Aceh, Rabu lalu.
Meskipun memiliki potensi besar di sektor minyak kelapa sawit mentah (CPO), hingga kini Aceh belum memiliki satu pun industri hilir yang dapat mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Pabrik pengolahan diharapkan mampu memproduksi turunan sawit seperti minyak makan, mentega, hingga bahan baku kosmetik, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan sejumlah perusahaan multinasional ternama, seperti Unilever, Pepsico, Nestle, Mars, Mondelez, Musim Mas, Apical, Permata Hijau Group, dan Sinar Mas. Perwakilan Kedutaan Besar Belanda, Denmark, dan Norwegia juga turut hadir, menunjukkan dukungan internasional terhadap pengembangan investasi sawit berkelanjutan di Aceh.
Aceh saat ini memiliki 63 pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi, dengan total luas perkebunan mencapai sekitar 470 ribu hektare. Produksi CPO Aceh mencapai lebih dari satu juta ton per tahun atau sekitar 2,41 persen dari total produksi nasional, menempatkannya sebagai salah satu produsen penting di Indonesia.
Untuk mengarahkan pengelolaan sawit yang ramah lingkungan dan berdaya saing global, Pemerintah Aceh telah menetapkan dua kebijakan strategis: Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2023–2045 melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2024, dan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan 2023–2026 melalui Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024.
Fadhlullah menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memastikan sawit Aceh bebas deforestasi, berasal dari perkebunan legal, berkualitas tinggi, serta inklusif bagi petani, sesuai dengan standar pasar global.
Ketiadaan industri hilir membuat Aceh masih bergantung pada ekspor bahan mentah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah berharap adanya investasi untuk membangun refinery yang berkelanjutan di Aceh, baik untuk produksi minyak makan, kosmetik, maupun produk turunan sawit lainnya.
Guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, Aceh telah memiliki infrastruktur pendukung, termasuk satu bandara internasional, 10 bandara lokal, lima pelabuhan perikanan internasional, lima pelabuhan domestik, pembangkit listrik dari berbagai sumber energi, serta 23 perusahaan air minum. Pembangunan infrastruktur strategis lainnya juga terus dilakukan, seperti jalan tol yang menghubungkan Banda Aceh dengan perbatasan Sumatera Utara, dan proyek terowongan Gunung Paro–Kulu serta Geurutee untuk memperlancar distribusi logistik. (*)
