Bisnissawit.com — Tahap awal pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak banjir bandang di Tapanuli Selatan resmi dimulai. Prosesi peletakan batu pertama berlangsung di Desa Hapesong Baru, Batang Toru, melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, serta PTPN IV PalmCo yang mendukung penyediaan lahan dan sarana pendukung.
Groundbreaking ini menandai fase lanjutan penanganan pascabencana banjir bandang yang terjadi akhir November lalu. Pemerintah menegaskan pembangunan huntap maupun hunian sementara (huntara) harus dikerjakan cepat dan tepat, mengingat sebagian warga telah hampir sebulan kehilangan tempat tinggal.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan percepatan pembangunan huntap melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN. Ia menyebut arahan presiden agar penanganan bencana dipercepat dan tepat sasaran.
“Negara hadir. Presiden mengerahkan seluruh kekuatan koordinasi dan pembiayaan, untuk membantu rakyat. Kita harus bekerja cepat, bahkan lebih cepat dari biasanya,” ujarnya.
Menurutnya, percepatan ini juga dimaksudkan agar proses teknis dan administrasi tidak berlarut, sekaligus memberi kepastian relokasi bagi warga, mulai dari penempatan huntara hingga hunian permanen. Akselerasi pembangunan diharapkan menjadi bukti solidnya koordinasi pusat–daerah pascatanggap darurat.
Pemprov Sumut Fokus Ketepatan Waktu
Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyoroti pentingnya ketepatan waktu penyelesaian huntap agar beban warga di pengungsian segera berkurang.
“Kami berharap pembangunan selesai sesuai target sehingga masyarakat tidak berlama-lama tinggal di tempat penampungan,” katanya.
Pemprov Sumut akan memantau progres konstruksi dan memperkuat sinergi dengan Pemkab Tapanuli Selatan, PTPN IV PalmCo, serta kementerian terkait. Prioritas diberikan kepada warga yang kehilangan rumah secara total dan yang bermukim di zona rawan banjir.
Pemkab Tapsel: Hunian sebagai Titik Pemulihan
Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu menyatakan pembangunan huntap menjadi agenda utama pemulihan kehidupan warga pascabanjir bandang.
“Pembangunan 227 unit hunian tetap di lahan sekitar 5 hektare ini merupakan komitmen nyata pemerintah. Bukan sekadar membangun rumah, tetapi memulihkan harapan dan masa depan masyarakat,” ujarnya.
Relokasi permanen tersebut juga bagian dari mitigasi risiko, mengingat kawasan bantaran sungai dinilai tidak layak huni kembali. Ia mengapresiasi peran BUMN yang menyediakan lahan sehingga tahap awal konstruksi dapat dipercepat.
PTPN IV PalmCo Dukung Lahan dan Fasilitas
Pembangunan huntap memanfaatkan sebagian areal perkebunan PTPN IV PalmCo yang penggunaannya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Direktur Utama Jatmiko K. Santosa menegaskan dukungan perusahaan pada seluruh tahapan penyediaan hunian bagi warga terdampak.
“Sesuai arahan Danantara dan BP BUMN, kami siap mendukung penyediaan lahan dan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan pemerintah daerah,” katanya.
Dukungan, lanjutnya, berlanjut hingga fase pembangunan dan pemulihan layanan dasar, termasuk kolaborasi dengan BUMN lain. Sebelumnya, PTPN IV PalmCo juga telah menyiapkan rumah dinas yang tidak terpakai sebagai penampungan sementara.
Huntara Disiapkan Sambil Menunggu Huntap
Seiring pembangunan hunian tetap, pemerintah menyiapkan huntara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal sepenuhnya. Fasilitas dasar seperti sanitasi, air bersih, dan akses layanan kesehatan—telah dipetakan melalui koordinasi lintas instansi untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi hingga huntap rampung bertahap.
