Bisnissawit.com – Media Perkebunan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Perkebunan Sawit, Perubahan Tata Kelola Lahan, dan Risiko Banjir: Data, Dampak, dan Solusi Berkelanjutan” pada Jumat (12/12/2025) di IPB International Convention Center, Bogor. Forum ini menjadi ruang diskusi ilmiah untuk membedah keterkaitan sektor sawit dengan risiko banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah, khususnya Sumatera dan Aceh.
Pemimpin Usaha Media Perkebunan, Hendra J. Purba, SE., menegaskan pentingnya pembahasan berbasis kajian ilmiah agar isu sawit tidak terus-menerus dikaitkan secara sepihak dengan bencana banjir bandang. Menurutnya, di ruang publik dan media sosial, sawit sering dituding sebagai penyebab utama banjir akibat tingginya curah hujan, meski belum didukung bukti ilmiah yang kuat.
Hendra menilai, sebagai komoditas penyumbang devisa nonmigas terbesar, sawit perlu ditempatkan secara proporsional. Melalui FGD ini, diharapkan lahir rekomendasi akademik yang mendorong praktik budidaya sawit lebih konservatif dan berkelanjutan, sekaligus menghentikan stigma negatif yang tidak berdasar.
Pandangan serupa disampaikan Dewan Pembina Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Prof. Bungaran Saragih. Ia menekankan bahwa sawit memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja, penggerak ekonomi desa, dan sumber utama devisa ekspor nasional. Karena itu, persoalan banjir bandang seharusnya tidak disederhanakan dengan dikotomi “sawit atau bukan sawit”.
Menurut Prof. Bungaran, sawit tidak bisa dijadikan satu-satunya faktor penyebab bencana. Namun demikian, tata kelola perkebunan sawit tetap harus menjadi perhatian serius. Pengelolaan sawit, kata dia, perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis data dan perencanaan jangka panjang, mengingat hingga kini ketersediaan data yang komprehensif masih terbatas sehingga memicu kebingungan dalam pengambilan kebijakan.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dalam persiapan dan pengelolaan lahan. Pembukaan lahan yang mengabaikan sistem drainase dan daya tampung air berpotensi memperparah risiko banjir. Lemahnya tata kelola lahan, terutama pada skala regional dan daerah aliran sungai (DAS), dapat mengubah curah hujan normal menjadi bencana ekologis.
Lebih lanjut, aspek keberlanjutan dan kemitraan multipihak dinilai krusial. Perusahaan diharapkan memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan lanskap, termasuk rehabilitasi kawasan tropis, perlindungan aliran sungai, serta manajemen air yang lebih baik.
Menutup diskusi, Prof. Bungaran berharap FGD ini tidak berhenti pada tahap identifikasi masalah, tetapi berlanjut pada penyusunan agenda aksi nyata. Mulai dari perumusan kebijakan, penerapan praktik lapangan, pengembangan kerangka kolaborasi berkelanjutan, hingga penguatan regulasi dan tata kelola lahan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
