Bisnissawit.com — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk segera mengalokasikan dana sawit bagi petani yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menegaskan bahwa bencana yang terjadi kali ini memiliki dampak sangat luas, dengan sedikitnya satu juta petani sawit rakyat kehilangan akses menuju kebun dan mengalami penurunan pendapatan secara signifikan.

“Ketika satu juta petani terdampak, ini bukan bencana biasa. Situasi ini menuntut respons cepat, terarah, dan berpihak penuh kepada petani,” ujar Sabarudin dalam keterangannya, Jumat (12/12/25).

Ia menjelaskan bahwa dana sawit yang dikelola BPDP berasal dari pungutan ekspor yang dihimpun dari petani dan pelaku industri sawit dalam negeri, dengan nilai mencapai Rp30–50 triliun setiap tahun. Karena itu, menurutnya, sudah selayaknya dana tersebut digunakan untuk menolong petani di saat mereka menghadapi kondisi sulit seperti sekarang.

“Ini bukan hanya soal kebun yang terendam, tetapi keberlangsungan hidup jutaan keluarga petani sawit,” tegasnya.

Banjir besar di tiga provinsi tersebut menyebabkan akses jalan rusak dan terputus, kebun terdampak parah, serta membuat aktivitas ekonomi petani lumpuh. Menurut Sabarudin, penyaluran dana sawit untuk membantu pemulihan pascabencana merupakan bentuk nyata keberpihakan negara kepada petani.

Ia juga menyoroti bahwa selama ini lebih dari 90 persen dana sawit banyak terserap untuk mendukung program biodiesel yang lebih menguntungkan kalangan korporasi besar. Dalam kondisi bencana, katanya, saatnya dana sawit diprioritaskan untuk kepentingan petani rakyat.

“Petani tidak boleh dibiarkan menanggung beban ini sendirian,” ujarnya.

Sabarudin menutup pernyataannya dengan menyerukan agar penyaluran bantuan dilakukan secara cepat, transparan, dan melibatkan organisasi petani agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.