Bisnissawit.com – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kembali menyelenggarakan workshop ‘Konferensi Hukum Kemitraan Usaha Perkebunan Dan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) Dalam Rangka Keadilan Untuk Petani Dan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan’ pada Senin (12/8/24).

Kegiatan workshop dibuka dengan sambutan dari Ketua Umum SPKS, Sabarudin. Ia menyampaikan urgensi hukum dalam kemitraan usaha perkebunan dan FPKMS untuk petani dan perkebunan yang berkelanjutan.

“Perubahan norma hukum FPKMS dan pengaturan yang berbeda di bidang perkebunan dan pertanahan maupun di bidang kehutanan menimbulkan permasalahan baru tentang kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan FPKMS. Akibatnya, tuntutan masyarakat terhadap realisasi pembangunan 20% tidak mencapai solusi yang jelas, ditengah konflik yang terus merebak di berbagai wilayah,” ujar Sabarudin, Senin (12/8/24).

Selain itu Sabarudin juga menyinggung akibat penerapan kemitraan yang tidak adil dalam pelaksanaan FPKMS atau hubungan kemitraan lainnya. Pencarian solusi atas permasalahan hukum dan penerapan FPKMS serta konflik kemitraan usaha perkebunan sawit merupakan prioritas utama yang menjadi fokus workshop pada hari ini.

Ia menambahkan, penting bagi seluruh pemangku kepentingan yang mencakup pemerintah, kelembagaan petani, pelaku usaha, pelaku pasar, para advokat, organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan membawa solusi atas permasalah tersebut.

Maka dari itu, SPKS bersama Sawit Watch (SW) dan Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) berharap dengan Konferensi Hukum Kemitraan Usaha Perkebunan Dan FPKMS ini dapat memberikan insight yang adil dalam pemerintah menetapkan kebijakan.

“Konferensi hukum ini dilaksanakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan berupa resolusi konflik kemitraan usaha perkebunan, panduan hukum pelaksanaan PPKMS dan inovasi hukum kemitraan usaha perkebunan dan FPKMS,” terang Sabarudin. (*)