Bisnissawit.com – Kelapa sawit masih menjadi sektor utama penopang perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam forum Teknis Kelapa Sawit (TKS) 2026 di Pangkalan Bun, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat, Wahyu Setiyawan, memaparkan berbagai kebijakan, tantangan, serta langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing pekebun sawit.
Wahyu menjelaskan bahwa industri kelapa sawit saat ini menghadapi berbagai persoalan yang kompleks, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Permasalahan tersebut meliputi aspek produksi, mutu hasil, hingga sistem pemasaran yang dinilai belum optimal.
Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan pada penjualan crude palm oil (CPO). Menurutnya, kondisi ini menuntut adanya upaya pengembangan pasar serta diversifikasi produk turunan sawit agar hasil produksi yang terus meningkat dapat terserap dengan baik.
Di sisi lain, industri sawit juga menghadapi tekanan dari pasar global. Kampanye negatif yang mengangkat isu kesehatan dan lingkungan menjadi tantangan tersendiri, baik di pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, peningkatan standar keberlanjutan dan penerapan sertifikasi seperti ISPO menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi sawit Indonesia di kancah global.
Dari segi produktivitas, kondisi kebun rakyat menjadi perhatian serius. Banyak tanaman sawit yang telah berusia tua, sehingga produktivitasnya menurun. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi solusi utama untuk meningkatkan kembali hasil produksi.
Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) pekebun juga dinilai masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah mendorong berbagai program pelatihan dan pemberian beasiswa guna meningkatkan keterampilan serta kemampuan adaptasi pekebun terhadap teknologi dan praktik budidaya modern.
Permasalahan lain yang dihadapi adalah kualitas benih yang masih rendah serta rendemen TBS yang belum optimal. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan pekebun yang sebagian besar masih bergantung pada penjualan tandan buah segar.
Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti fasilitas pengolahan, penyimpanan, serta transportasi, juga menjadi kendala yang menyebabkan tingginya biaya produksi dan rendahnya efisiensi usaha.
Sebagai upaya mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah telah menyusun sejumlah kebijakan strategis. Untuk sektor perkebunan rakyat, langkah yang dilakukan antara lain peremajaan kebun melalui program PSR, peningkatan produktivitas melalui intensifikasi, perbaikan infrastruktur, serta penguatan kapasitas SDM.
Pendataan pekebun melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) juga menjadi prioritas untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik. Selain itu, pemerintah mendorong diversifikasi usaha melalui integrasi dengan tanaman sela, peternakan, serta pemanfaatan limbah sawit.
Untuk perkebunan besar, dukungan diberikan dalam bentuk regulasi, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, serta pengembangan sektor bioenergi. Pemerintah juga mendorong hilirisasi industri sawit dan pemanfaatan produk samping menjadi energi alternatif.
Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan. Penerapan standar ISPO bagi pekebun, misalnya, masih terkendala oleh status lahan yang belum jelas, kelembagaan pekebun yang belum kuat, serta produktivitas yang masih rendah.
Selain itu, kebijakan global seperti regulasi Uni Eropa serta persoalan kebun sawit yang berada di kawasan hutan juga menjadi tantangan yang memerlukan koordinasi lintas sektor.
Secara keseluruhan, pemaparan Wahyu menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah Kotawaringin Barat dalam mendukung pengembangan sektor kelapa sawit. Dengan kebijakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan infrastruktur, diharapkan industri sawit di daerah ini dapat berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan pekebun, dan semakin kompetitif di pasar global.
