Medan, bisnissawit.com – Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta perluasan jaminan sosial menjadi kunci utama dalam mewujudkan industri kelapa sawit berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini ditegaskan dalam gelaran TPOMI 2026 sebagai langkah konkret memperkuat motor penggerak ekonomi nasional.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan sekaligus Ketua Bidang SDM GAPKI, Sumarjono Saragih, menyatakan bahwa perlindungan tenaga kerja bukan lagi sekadar pemenuhan standar global, melainkan amanat undang-undang nasional.

“Industri sawit wajib menjamin perlindungan menyeluruh melalui prinsip Kerja Selamat, Hidup Sehat, dan Sejahtera jika ingin diakui sebagai industri berkelanjutan,” ujar Sumarjono di Medan.

Meskipun menyokong perekonomian di 16.000 desa, ekosistem kelapa sawit masih menghadapi sejumlah tantangan besar:

• Kasus Kecelakaan Kerja: Tren klaim kecelakaan kerja di berbagai daerah masih menunjukkan angka yang tinggi.
• Penyakit Akibat Kerja (PAK): Banyak pekerja rentan mengalami masalah kesehatan seperti Low Back Pain (nyeri punggung) akibat beban fisik.
• Pekerja Informal Belum Terlindungi: Jutaan buruh harian lepas (BHL) dan petani mandiri belum tercover jaminan sosial.

Solusi GAPKI dan Program BPJS Ketenagakerjaan

Menjawab tantangan tersebut sekaligus menepis isu negatif internasional, GAPKI telah menerbitkan berbagai panduan implementasi di lapangan. Beberapa di antaranya meliputi Panduan Perlindungan Pekerja Perempuan, PADU PERKASA (perjanjian kerja harian), gerakan Sawit Indonesia Ramah Anak, serta kampanye SAWIT SELARAS.

Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan solusi perlindungan bagi petani mandiri dan pekerja informal lewat dua program utama dengan iuran terjangkau sebesar Rp16.800 per bulan:

• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Menanggung penuh seluruh biaya pengobatan medis akibat kecelakaan kerja tanpa batasan biaya.
• Jaminan Kematian (JKM): Santunan kematian hingga Rp48 juta serta fasilitas beasiswa pendidikan anak sampai jenjang perguruan tinggi.

Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan prioritas utama karena menyumbang hingga 60% total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nasional, bahkan mencapai 80% di wilayah sentra seperti Kalimantan Tengah.

Untuk mengoptimalkannya, BPJS Ketenagakerjaan menerapkan skema kebijakan terintegrasi 7 tahapan, mulai dari segmentasi data, pemetaan risiko, hingga evaluasi. Saat ini, Provinsi Sumatera Utara resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional untuk penguatan kepatuhan kepesertaan dan penumbuhan budaya K3 berbasis sektor pedesaan.

Diakhir pemaparannya Sumarjono menegaskan bahwa sinergi multi-pihak antara pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan media menjadi kunci mutlak untuk menciptakan ekosistem kerja sawit yang aman, produktif, dan berkelanjutan.

“Prinsip utamanya jelas: kepesertaan jaminan sosial yang kuat harus ditopang oleh budaya K3 yang kuat. BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai penggerak ekosistem kerja yang lebih aman, produktif, dan berkeadilan demi sawit Indonesia yang berkelanjutan,” pungkasnya.